Politik Jepang Terhadap Umat Islam 1942-1945

BAB I

PENDAHULUAN

1.1            Latar Belakang

     Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan masa sulit bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri dari tekanan Jepang. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai manusia yang sadar akan sejarah bangsa; Jepang berhasil menguasai Indonesia kurang dari 100 hari, sebelumnya  Belanda butuh bertahun-tahun untuk menaklukkan bangsa ini.

     Sebelumnya tentara Hindia Belanda telah dipersiapkan untuk menyambut invasi Jepang, namun dengan mudah Jepang mengusir pasukan ini. Jepang merupakan bangsa yang bangkit dari ketertinggalan. Politik Isolasi telah menutup Jepang lebih dari 200 tahun, namun ketika Comodor Mathiu Perry datang memaksa Jepang mengakhiri Politik Isolasinya barulah lahir pembaharuan atau lebih dikenal dengan “Restorasi Meiji”, karena pada masa ini beralihnya kekuasaan dari Shogun ke Kaisar, dan terbentuklah struktur masyarakat baru Jepang.

     Jepang mulai bangkit dan mulai menunjukkan taringnya di mata dunia ketika mengalahkan Rusia sebagai kekuatan hebat dunia dalam perebutan Pulau Sakalin, Amerika datang sebagai penengah, diakhiri dengan perjanjian Portsmoth. Mendekati pecahnya perang dunia, Jepang mulai kesulitan untuk mengendalikan komposisi penduduknya yang bertambah banyak, selain itu Jepang juga semakin banyak membutuhkan bahan baku alam guna produksi industri.

     Ajaran Hakko Ichiu memandang Jepang sebagai pemimpin di antara bangsa Asia lainnya dengan delapan penjuru mata angin, inilah hakikat dari keinginan Jepang menduduki wilayah Asia Pasifik, walaupun secara implisit terdapat motif ekonomi dan pandangan fasisme. Hal ini membawa Jepang masuk ke dalam blok poros di perang dunia.

     Usaha Jepang untuk menarik simpati masyarakat dunia khususnya Asia telah dilakukan dari tahun 1930an, ketika Jepang melakukan pendekatan terhadap agama Islam. Jepang memandang pentingnya pendekatan terhadap agama Islam karena penduduk di Asia khususnya Indonesia merupakan penduduk dengan komposisi mayoritas muslim.

     Jepang mengungkapkan bahwa bangsanya merupakan bangsa pelindung bagi bangsa Asia lainnya dan juga bangsa penyelamat agama Islam yang tergusur atas kebijakan pemerintah kolonial. Menarik untuk dikaji, bahwa pemimpin di Indonesia mulai mempersiapkan diri terhadap kedatangan Jepang, karena sudah dapat diramalkan kekalahan Hindia Belanda. Tidak terkecuali bagi golongan Islam, baik di pulau Jawa maupun di pulau lain.

     Jepang telah banyak belajar tentang pemerintahan kolonila, sehingga Jepang berharap mampu mengendalikan rakyat dengan mudah. Perlunya pendekatan kepada suatu golongan yang dianggap setia oleh Jepang, agar mampu memuluskan jalan mereka dalam perang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1            Menarik Simpati Masyarakat Islam

     Pada 7 Desember 1942, Jepang melakukan pengeboman terhadap pelabuhan Amerika Serikat di Hawai yaitu Pearl Harbor. Pengeboman ini dilakukan karena kebijakan Amerika untuk mengembargo seluruh hasil alam kepada Jepang. Pada 8 Desember 1942 secara resmi dan dipimpin oleh Amerika, bahwa negara-negara penjajah di Asia menyatakan perang terhadap Jepang.

     Pada 10 Januari 1942, Jepang memasuki Kalimantan, dilanjutkan dengan Palembang pada Februari. Pertempuran-pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang dalam waktu yang sangat singkat.(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:3). Akhir dari usaha Jepang untuk mendapat seluruh Indonesia ialah ketika menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang dengan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942.

     Jepang langsung bergerak cepat ketika secara de jure seluruh kekuasaan didapatkan. Karena sadar bahwa perang akan berlangsung lama, sistem pemerintahan baru di Indonesia mulai terbentuk di bawah pimpinan militer. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, Jepang telah mengkaji komposisi penduduk Indonesia dan pergerakan tokoh politik Indonesia.

     Ketika Belanda menjajah Indonesia, para bangsawan mendapat tempat yang istimewa dibandingkan dengan pribumi biasa, sehingga muncullah kecemburuan sosial. Di samping itu, bagi tokoh agama, Belanda mengesampingkan mereka, karena dianggap bukan kunci perlawanan terhadap kedudukan Belanda di Indonesia. Di sinilah Jepang mulai memutar balik kebijakan dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh Islam di Indonesia.

     Dalam rangka melukiskan kehidupan politik pada jaman pandudukan Jepang, perlu golongan nasionalis Islam memperolah sorotan khusus karena telah memperoleh perhatian istimewa dari pemerintah pendudukan Jepang.(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:25)

     Benda menjelaskan bahwa sejak awal di Indonesia, Jepang telah menjadikan urusan keIslaman sebagai prioritas untuk ditangani. Bahkan sebelum barisan propagandanya bergerak, sudah ada beberapa prajurit Jepang berseragam mengikuti shalat Jum’at di sebuah Masjid di Jakarta, yang mengejutkan lagi adalah Kolonel Horie berpidato di Masjid Kwitang dengan didampingi Muhammad Abdul Muniam Inada, seorang Jepang beragama Islam.(Haris, 2012:141).

     Jepang menganggap pendekatan kepada kaum nasionalis agama lebih berhasil dari pada melakukan pendekatan kepada kaum nasionalis sekuler, di karenakan kebencian kaum nasionalis agama dilatar belakangi oleh ideologi agama yaitu agama Islam yang menentang kekuasaan kafir atau anti Barat.

     Pendukakan Jepang di Indonesia memberikan kebebasan kepada kaum agama untuk melakukan kegiatan namun tidak dalam hal politik. Jepang belajar banyak dari Belanda ketika mengizinkan rakyat untuk berpolitik maka situasi keamanan tidak kondusif.

     Di Aceh kedudukan Belanda menjelang masuknya Jepang sudah sangat kecil, sehingga rakyat lebih leluasa untuk bergerak. Jepang melakukan pendekatan terhadap ulama Aceh di bawah Fujiwara, dia mengundang ulama Aceh untuk berunding, dan kedatangan Jepang ke Aceh disambut dengan sangat baik oleh seluruh masyarakat. Ulama Aceh turut membantu Jepang untuk mengejar sisa dari pasukan kolonial di Aceh.

     Di Pulau Jawa respon terhadap eksistensi Jepang membuat tokoh agama Islam terutama petinggi NU menjunjung bangsa Jepang sebagai bangsa Asia yang maju. Hal ini sesuai dengan kutipan dari Berita Nahdatul Ulama (dalam Mawardi, 2008); Kekaguman masyarakat dan kia-kiai NU terhadap Jepang sudah muncul sejak tahun 1936, Jepang disanjung-sanjung sebagai bangsa yang mempunyai jiwa kuat dan bersifat gagah berani sehingga mampu dengan mudah menguasai Tiongkok. Kolonel Horie sebagai pejabat yang manangani masalah-masalah keagamaan terus untuk menggarap kyahi yang berada di daerah Jawa Barat.(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:25).

     Agitasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap dunia Islam betul-betul memesonakan umat Islam Indonesia, terutama masyarakat NU dalam tahun 1930-an, setelah K.H. Machfudz Siddiq pulang dari Jepang dengan membawa pengalaman yang luar biasa mengenai perkembangan industri Jepang terutama industri militer, maka masyarakat NU semakin meyakini bahwahanya kekuatan Jepang-lah yang mampu membebaskan umat Islam Indonesia dari penjajahan Belanda. (Mawardi, 2008). Tidak sampai di situ bahkan petinggi-petinggi NU menyerukan agar masyarakat bersiap-siap dengan kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Ini merupakan keberhasilan bangsa Jepang dalam melakukan pendekatan terhadap rakyat.

     Dalam rangka memberikan keistimewaan kepada golongan Islam, pemerintah militer Jepang mengizinkan untuk tetap berdirinya MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) dengan alasan bahwa MIAI merupakan pusat dari propaganda Jepang terhadap rakyat. Kedudukan tokoh agama di pedesaan dianggap sangat strategis karena merekalah yang mampu mencapai akar rumput masyarakat.

     Mawardi menyatakan, kiai kampung pada masa pendudukan Jepang mempunyai peran sangat penting dalam fungsinya sebagai jembatan untuk melakukan komunkasi politik antara pemerintah pendudukan dengan rakyat. Dalam konteks pemerintah, kiai kampung diharapkan mampu menjadi propagandais dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan kerjasama untuk dan kerjasama untuk kepentingan perang sedangkan bagi rakyat kiai kampung adalah panutan dan pelindung yang sangat diharapkan mampu menghindarkan mereka dari kebijakan keras Jepang.

     Ketika MIAI berkembang dengan sangat pesat terdapat dua penafsiran dari kebanyakan penulis sejarah Indonesia yaitu, pertama; MIAI dianggap tidak efektif sebagai sebuah organisasi propaganda dan Jepang mulai mengarahkan pendekatan politiknya kepada tokoh agama perkotaan terutam petinggi NU, hampir semua dari masyarakat NU terhindar dari Romusha Jepang, kedua; MIAI berkembang dengan sangat pesat dalam masyarakat Jawa, ditakutkan akan terjadi perlawanan massa yang dilakukan oleh MIAI maka MIAI dibubarkan, selanjutnya digantikan oleh Masyumi.

     Ketua Masyumi, K.H. Asyari diangkat menjadi penasehat Gunseikan, dan di dalam badan-badan seperti Cuo Sangi In maupun Syu Sangikai banyak tokoh Islam yang duduk sebagai anggota. Bila dalam masa pemerintahan Belanda, dalam badan legislatif yang terdiri dari 60 orang anggota, golongan Islam hanya diwakili oleh seorang wakil, di jaman Jepang dalam  Cuo Sangi In yang beranggotaka 43 orang, golongan Islam diwakili oleh 6 orang tokoh-tokoh Islam, yakni di antaranya K.H.A. Halim, ulama dari Cirebon, K.H. Wahid Hasyim, ketua Nahdatul Ulama, dan K.H. Fachuffachman pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur.(Poesponegora dan Notosusanto, 1993:26)

     Hary menjelaskan;selama awal tahun 1943 Shumubu banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pendekatan kepada kiai-kiai dan ulama pedesaan untuk dijadikan propagandais Jepang. Usaha ini secara serius dilaksanakan setelah Gunseikan mengalihkan kebijakan dengan pengakuan pemerintah militer Jepang terhadap kiai-kiai dan ulama pedesaan sebagai faktor penting dalam masyarakat Indonesia.(Mawardi, 2008).

     Hal ini tidak hanya terbatas di Pulau Jawa, tetapi sama halnya dengan kepulauan lain di Indonesia. Sehingga ini merupakan suatu kebijakan yang meninggalkan permasalahan internal rakyat Indonesia ketika Jepang angkat kaki. Seperti yang terjadi di Aceh yaitu Perang Cumbok, bahkan hal ini berdampak pada ideologi dasar negara yaitu Islam atau Pancasila, karena dianggap Islam sangat berperan bagi kemerdekaan bangsa ini.

2.2            Respon Kelompok Islam Terhadap Kebijakan Jepang

     Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan masyarakat sangat sulit. Mereka terpaksa bekerja demi kepentingan Jepang. Bahkan pada masa ini bahan untuk pembuatan baju pakai tidak cukup ditambah lagi dengan ketidakmampuan rakyat untuk membelinya.

     Pada awal mula masuknya Jepang ke Indonesia, rakyat seakan sangat senang karena menganggap Jepang akan membawa Indonesia ke arah kemajuan seperti bangsa lain. Ditambah pula dengan pendekatan Jepang melalui pernyataan;Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia, dan Jepang bermaksud untuk mengangkat martabat bangsa Asia.

     Bagi golongan Islam Indonesia tidak jauh berbeda sikapnya terhadap Jepang saat awal mula pendudukan, hal ini terutama karena penyataan Kolonel Horie, yaitu akan tetap menghormati sekaligus menjaga agama Islam, namun hanya terbatas di bidang agama tidak untuk berpolitik, pernyataan ini terealisasikan dengan pembentukan birokrasi bagian pengajaran dan kebudayaan.

     Sikap istimewa Jepang kepada Islam ternyata dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para tokoh Islam. Hal ini dikarenakan para tokoh Islam ingin menaikkan status sosialnya dalam masyarakat, karena pada masa kolonial tokoh agama hanya dipandang sebelah mata. Golongan Islam memanfaatkan kesempatan ini dengan bekerja sama dengan Jepang, walaupun secara implisit mereka memiliki tujuan sendiri.

     Aboebakar menjelaskan, kolaborasi dalam bentuk kerja sama itu kemudian memunculkan sikap manis muka, kemahiran bersandiwara politik umat Islam sangat baik, di saat pemerintah militer membutuhkan dukungan rakyat maka setiap kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan keberagamaan umat Islam dan kehancuran kehidupan rakyat dikatakan sebagai usaha dalam rangka menuju kemenangan Asia Timur Raya.(Mawardi, 2008)

     Menarik dilihat bahwa Nahdatul Ulama dapat dikatakan golongan Islam yang sangat erat dengan pemerintah pendudukan. Zuhri menyatakan Sikap kolaborasi dengan Jepang ini dibangun dari sebuah kesadaran bahwa akan lebih baik apabila memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Jepang untuk memperkuat posisi NU dan menyelematkan warga akar rumput NU. (Mawardi, 2008).

     Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemaksaan kebudayaan Jepang terhadap para golongan Islam telah menodai idelogi Islam, yaitu kegiatan yang wajib dilakukan oleh rakyat untuk menghormati kaisar Jepang sebagai titisan dewa matahari atau seikere. Kegiatan wajib ini bertentangan dengan Islam karena dianggap seperti menyembah kaisar. Akibat penetrasi kebudayaan yang bertentangan dengan agama, usaha-usaha untuk menentang kebijakan Jepang dilakukan, terutama para ulama NU, dengan langsung mengeluarkan fatwa haram terhadap kegiatan seikere. Bahkan hal ini berujung kepada penangkapan tokoh NU.

     Penentangan yang lebih keras dilakukan oleh K.H. Zainal Mustofa di Tasikmalaya dan di Cot Pling dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Keadaan yang semakin berbahaya membuat Jepang kewalahan dalam merespon perlawanan rakyat. Ditambah pula dengan kekalahan-kekalahan pada perang pasifik membuat Jepang harus lebih lunak kepada kaum agama. Pernyataan maaf langsung diutarakan oleh pemerintah yang berdalih bahwa bangsa Jepang belum sepenuhnya paham tentang Islam dan diterima oleh rakyat.

     Kemenangan yang sangat nyata diperoleh kaum agama ketika K.H. Mas Mansur dimasukkan ke dalam organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan digabungkan bersama Ir. Seokarno, Moh. Hatta, dan Suwardi Suyaningrat dengan julukan “Empat Serangkai”. Sebelumnya golongan Islam hampir tidak pernah mendapatkan jabatan strategis pada masa kolonial.

    

    

BAB III

KESIMPULAN

3.1            Kesimpulan

     Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, Jepang telah mempersiapkan pendekatan mantap untuk melakukan pendekatan kepada tokoh pemimpin bangsa Indonesia agar mau mendukung Jepang dalam perang. Selain itu Jepang juga berhasil membuat golongan nasionalis agama yaitu agama Islam untuk mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Struktur sosial pada masa Kolonial yang mementingkan golongan bangsawan dan mengesampingkan golongan agama segera diubah oleh Jepang dengan memberikan keleluasaan kepada golongan agama dibandingkan dengan golongan bangsawan.

     Seikere merupakan penyebab dari perlawanan golongan agama secara reaksioner kepada pemerintah pendudukan Jepang karena bertentangan dengan ideologi agama Islam. Permintaan maaf dari pihak Jepang direspon dengan baik oleh tokoh agama terutama di pulau Jawa. Golongan agama memanfaatkan kesempatan rasa simpati Jepang secara maksimal hingga melahirkan Masyumi sebagai salah satu organisasi politik terbesar pasca kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 1993. SEJARAH          NASIONAL INDONESIA IV. Cet,VII. Jakarta: Balai Pustaka.

Haris, Munawir. 2012. Potret Partisipasi Politik NU Dalam Lintasan Sejarah.   Sorong: Jurnal Review Politik. Vol. 2, No.2:135-152.

Mawardi, Khalid. 2008. Komunikasi Politik Kiai NU Pada Masa Pendudukan            Jepang. Purwokerto: Jurnal Komunika. Vol. 2, No. 2:233-249.

FILSAFAT SEJARAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1            Latar Belakang

     Perkembangan Ilmu Sejarah dewasa sudah cukup baik berkembang seiring dengan pemikiran ilmu sosial lain, banyak di antara ilmuwan yang meragukan tentang pentingnya sejarah dalam kehidupan disamping itu juga terdapat para ilmuwan yang memandang sejarah sebelah mata dengan alasan sejarah merupakan ilmu dengan keobjektifan rendah.

     Munculnya Filsfat Sejarah dengan pemikiran mencari hakikat tentang makna sejarah bagi manusia membuat sejarah semakin mampu menjawab kritikan ilmuwan lain. Banyak filosof memandang untuk memahami manusia maka kita harus memahami sejarah manusia dan berkembanglah pemikiran eksplanasi dan hermeneutika.

     Para tokoh pemikir seperti Ankersmit, Hegel,  dan Colingwood telah membagi-bagi bentuk sejarah. Hal ini membuat sejarah terbagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan pendapat para ahli, namun sejarah tetap merupakan kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dari manusia.

     Aliran filsafat sejarah spekulatif memandang sejarah sebagai suatu peristiwa, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dari para sejarawan dalam menganut pemahaman ini. Sekaligus dipandang sebagai keunikan sejarah sebagai suatu ilmu.

     Terdapat juga aliran filsafat sejarah kritis, yaitu memandang sejarah dari  segi teoritis dan mengutamakan keilmiahan, sehingga ilmu sejarah menemukan cara yang ilmiah guna memenuhi persyaratan sebagai suatu ilmu.

     Pada makalah ini akan difokuskan pembahasan mengenai pemikiran filsafat kritis dalam sejarah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1            Pengertian

     Filsafat sejarah kritis pada dasarnya mengingin suatu pemahaman bagi seorang peneliti atau pemikir agar Ilmu Sejarah mampu memenuhi syarat suatu ilmu, dapat dikatakan bahwa filsafat sejarah kritis ini merupakan persamaan dari pencarian cara atau metode bagi sejarah.

     Filsafat sejarah kritis, seorang filsuf sejarah kritis meneliti sarana-sarana yang dipergunakan seorang ahli sejarah dalam melukiskan masa silam dengan cara yag dapat dipertanggung jawabkan. Kaitan filsafat sejarah kritis dan pengkajian sejarah , keduanya meneliti secara filsafati bagaimana proses pengumpulan pengetahuan terjadi dan bagaimana proses itu dapat dibenarkan dari sudut pandang keilmuwan. Dalam pengkajian filsafat sejarah kritis norma dan nilai  dalam tulisan ahli sejarah melekat pada subyektivitas dan obyektivitas dalam pengkajian sejarah.

     Filsafat sejarah kritis memberikan jawaban kepada sejumlah pertanyaan tentang sejarah, pertama, terkait dengan apakah sejarah sebagai ilmu. Hal ini muncul karena adanya aliran positivisme yang mengatakan bahwa peristiwa sejarah tidak dapat dijelaskan dengan merujuk pada hukum-hukum alam, Sejarah memiliki paradigma sendiri dan tidak mengaitkan diri dengan ilmu kealaman. Kedua dan ketiga, sejarah membutuhkan rekonstruksi historis tentang sebuah peristiwa masa lampau yang dibangun diatas fakta sejarah, dasarnya adalah opini atau fakta sejarah yang memerlukan objektivitas dalam analisa sejarah, padahal menurut positivisme sejarah tidak pernah bersifat mutlak melainkan relative. Keempat, apakah hakekat teori-teori dan tafsiran sejarah itu? Ranke katakan, sejarawan tidak lebih melukiskan masa lampau sebagaimana terjadi. Khaldun katakan, sejarah menilai bahwa memihak kepada pendapat-pendapat, tradisi dan budaya tertentu merupakan cacat terhadap karyanya. Kelima, apakah ada yang disebut sebagai hukum-hukum sejarah? John Stuart Mill katakan, bahwa sejarah memiliki hukum-hukum sendiri karena adanya pemahaman yang berbeda dan tidak tunduk kepada hukum alam. Keadaan ini lebih lanjut menuntut sejarah untuk menghidupkan kembali peristiwa masa lampau dengan pemahaman.

2.2            Tujuan Filsafat Sejarah Kritis

     Pada dasar filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang ada di muka bumi, maka sangat tidak mungkin sejarah ketika dikatakan sebagai sebuah ilmu tidak memiliki landasan pemikiran filsafat. Di samping itu untuk mengesahkan sejarah sebagai sebuah ilmu.

     Jika secara implisit dapat kita lihat tujuan dari Filsafat Sejarah Kritis merupakan usaha untuk mendekatkan proses rekonstruksi masa lampau ke arah seobjektif mungkin, sering pula disebut sebagai analitis, skeptis, dan metodelogis. Apa saja yang dibutuhkan dalam mengungkap masa lampau? Inilah yang ingin diberikan atas pemekiran Filsafat Sejarah Kritis.

     Selanjutnya dalam sejarah tidak hanya memerlukan pemikiran kritis, tetapi menjadi pertanyaan bagaimana permasalahan itu bisa disampaikan kepada masyarakat agar bermanfaat. Latief mengatakan perlunya eksplansi, kausalitas, dan hermeneutika dalam penjelasan suatu permasalahan.

     Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tercapai dengan menggunakan tiga teori di atas, namun tidak menutup kemungkinan dengan teori lain. Filsafat Sejarah Kritis selama ini telah menyumbang banyak hal dalam Ilmu Sejarah.

     Di Indonesia sendiri  penulisan atau histeriografi nasional masih sangat banyak kelemahan. Purwanto pada pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar mengkritik penulisan sejarah indonesia yang kritis dalam mencari kambing hitam di setiap tema kesejarahan. Sehingga Indonesia masih sangat perlu mengembangkan ilmu sejarah demi kepentingan masyarakat. Peran Sejarah bagi masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan para perintis sejarah nasional.

2.3            Manusia dan Sejarah

     Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan, menurut Islam manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebelumn lebih jauh kita harus memahami definisi manusia, ini merupakan pembahasan menarik dan tidak pernah akan habis. Terjadi ambivalensi antara pendapat para filosof, sesuai dari pengalaman yang didapatkan.

     Untuk mengetahui manusia maka kita harus melihat asal-usul manusia tersebut, dan ini menandakan bahwa manusia sebagai makhluk sejarah. Kita harus membedakan antara sejarah manusia dengan manusia sejarah, karena terdapat subtansi yang berbeda. Pada dasarnya untuk mengerti tentang manusia seseorang harus paham betul mengenai sejarah manusia sendiri. Sehingga sejarah dengan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

     Menyadari pentingnya sejarah bagi manusia membuat terbentuknya manusia yang sadar sejarah. Maksudnya bukanlah mereka yang banyak mengetahui tentang sejarah, tetapi adalah mereka yang mau belajar sejarah untuk masa depan manusia itu sendiri.

BAB III

KESIMPULAN

3.1            Kesimpulan

   Sejarah sebagai suatu ilmu penting bagi umat manusia, dibutuhkannya pemahaman kritis dalam menulis sejarah, sehingga menjadikan sejarah sebagai sebuah fakta masa lampau yang benar adanya. Kartono Sartodirjo mengatakan sejarah tidak sama dengan sastra. Sejarah merupakan ilmu ilmiah dari hasil interpretasi bukti sejaraha, sedangkan sastra merupakan hasil imajinasi seseorang akan keindahan.

   Perlunya Filsafat Sejarah Kritis dalam keilmuan sejarah untuk mencari jalan keilmiahan sejarah, sehingga muncullah sikap skeptis analitis di sini. Dengan adanya Filsafat Sejarah Kritis membuat sejarah mampu menjawab kritik dari para ahli ilmu lain yang menolak sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Latief, Juraid Abdul. 2013. Manusia, Filsafat, dan Sejarah. Jakarta: Bumi     Aksara.

Salam, Burhanuddin. 2012. Pengantar Filsafat. Jakarta: Bumi Aksara.

Herawatu. 2012. Augustinus: Potret Sejarawan Masa Pertengahan dan         Kontribusi Bagi Kajian Sejarah Islam. Yogyakarta: Jurnal        TAQAFIYAT. Vol. 13. No.1.

JEPANG DI BAWAH PEMERINTAHAN SHOGUN TOKUGAWA

A. Latar Belakang

Perang Onin merupakan perang dalam negeri atau perang saudara yang menyebabkan makin berkurangnya kekuasaan Ashikaga serta suatu keadaan desentralisasi dalam sistem feodal Jepang. Oleh karena itu, muncullah apa yang dinamakan daimyo, yaitu pemimpin daerah militer indepanden. Dengan munculnya daimyo, gebernur-gebernur militer yang tadinya diangkat oleh shogun dan masih tergantung pada bantuan shogun serta wibawa istana Tenno, lambat laun menghilang.

Daerah yang dikuasai daimyo lebih kecil dari provinsi sebelumnya, tetapi diorganisasikan lebih kompak dan daimyonya berkuasa penuh didalam. Di dalam daerah itu seluruh tanah menjadi miilik daimyo dan samurai yang hidup disitu tunduk kepada daimyo. Di antara keluarga daimyo, yang menonjol adalah keluarga Hojo di daerah Kanto, Imagawa di Tohoku, Ouchi di Kansei dan Otonomo serta Shimazu di Kyushu. Peristiwa penting lain yang terjadi sejak munculnya daimyo adalah masuknya agama Kristen ke Jepang pada taun 1543 melalui pedagang Portugal dan kaum misssionaris Jesut. Melalui para daimyo memasukkan agama Kristen, rakyat Jepang makin banyak menganut agama itu. Tetapi di kemudian hari, setelah Jepang bersatu kembali dalam kekuasaan Tokugawa, kaum missionaris ini diusir dari Jepang dan agama Kristen dilarang.

Pada bagian terakhir abad ke-16 ada daimyo-daimyo yang ingin merebut kekuasaanuntuk menguasai Jepang secara nasional lagi. Seperti masa lalu hal ini harus melalui jalan penaklukan lawan-lawan militernya dan memperoleh legitiminasi dari Tenno dengan cara mempengaruhi atau menguasainya. Kita melihat timbulnya daimyo Oda Nobunaga (1534-1582) yang menguasai Kyoto pada tahun 1568. Sampai saatnya meninngal, karena penghianatan dan pembunuhan, ia telah menguasai sepertiga jaumlah daimyo yang tinggal di pusat strategis Jepang. Yang menggantikannya adalah jenderalnya bernama Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), seorang pemimpin samurai yang berasal dari keluarga petani dan naik sampai menjadi jenderal berkat kecakapan dan kesetiaannya kepada Oda Nobunaga.

Toyotomi Hideyoshi memindahkan markasnya ke Osaka dari mana ia mulai menaklukkan daimyo-daimyo yang belum tunduk. Dalam usahanya itu ia dibantu oleh Tokugawa Ieyasu dan berhasil, sehinggan Tokugawa Ieyasu kemudian memperoleh tanah luas di daerah Kanto, diman ia mendirikan markasnya di Edo (daerah Tokyo sekarang). Setelah kemenangannya di Jepang, Toyotomi Hideyoshi mengerahkan kekuatannya ke Korea, dan selanjutnya ke Cina. Kekuatan militer Jepang saat itu sampai ke sungai Yalu, yaitu perbatasan antar Cina dan Korea (Manchuria). Tetapi karena masalah logistik, Jepang akhirnya terpaksa mundur.

Karena agar dapat diakui sebagai shogun, seorang harus dikenal mempunyai garis keturunan Kamakura atau Minamoto, maka Tiyotomi Hideyoshi yang berasal dari petani, tidak pernah mengangkat dirinya menjadi shogun. Ia bersandar sepenuhnya pada prestise Tenno yang mendukungnya. Namun ia memperoleh sebutan kompuka setelah berhasil mengadaptasi dalam keluarga Fujikara. Selama kekuasaannya, Toyotomi Hideyoshi menegakkan penentuan kelas dalam masyarakat Jepang, yaitu pemisahan yang tegas antara samurai, petani, tukang dan pedagang. Selain itu, usaha Oda Nobunaga untuk menjadikan Jepang suatu pasaran bebas dengan mematahkan kekuasaan ekonomi dari para gilde dilanjutkan kembali. Untuk berfungsinya pasaran bebas. Ia menciptakan mata uang emas. Kemudian ia juga mengadakan pengetatan hak penguasa atas tanah dan merampas semua senjata milik petani. Meninggalnya Toyotomi Hideyoshi menimbulkan persaingan antara para daimyo, mengenai siapa yang akan menggantikannya. Toyomi Hideyosyi sebenarnya menginginkan anaknya yang masih kecil dapat menggantikannya. Tetapi tampuk kekuasaan akhirnya diperebutkan antara Tokugawa Ieyasu dan Mori Terumoto, dimana masing-masing dibantu oleh daimyo yang memihak mereka. Pertempuran hebat di Sekigahara pada tahun 1600 memberikan kemenangan pada Tokugawa Ieyasu. Tiga tahun kemudian (1600), ia diangkat oleh Tenno Heika menjadi Shogun dan bermarkas di Edo yang kemudian menjadi pusat kekuasaan politik dan militer Jepang.

Masa Tokugawa yang berlangsung hingga tahun 1867 telah memberikan landasan kepada jepang untuk dalam membentuk Jepang modern dewasa ini. Tokugawa mengakui supremasi Tennosebagai lambang kelangsungan Jepang. Ia menyediakan tanah untuk keluarga Tenno dan keluarga-keluarga aristokrat di sekeliling Tenno. Tetapi Tenno dan keluarga-keluarga di sekelilingya tidak boleh meninggalkan Kyoto dan dilarang mencampuri urusan pemerintahan serta berhubungan dengan para daimyo. Untuk itu ditampatkan seorang shoshidai atau gebernur-jenderal dengan pasukan besar bertempat di sebelah istana Tenno Kyoto. Selama masa shogun Tokugawa, ada 15 orang keluarga Tokugawa yang telah diangkat menjadi shogun, yaitu:

1.      Ieyasu Tokugawa (1543-1616) masa berkuasa 1603-1605

2.      Hidetada Tokugawa (1579-1632) masa berkuasa 1605-1623

3.      Iemitsu Tokugawa (1604-1651) masa berkuasa 1623-1651

4.      Ietsuna Tokugawa (1641-1680) masa berkuasa 1651-1680

5.      Tsunayoshi Tokugawa (1646-1709) masa berkuasa 1680-1709

6.      Ienobu Tokugawa (1662-1712) masa berkuasa 1709-1712

7.      Ietsogu Tokugawa (1709-1716) masa berkuasa 1713-1716

8.      Yoshimune Tokugawa (1684-1751) masa berkuasa 1716-1745

9.      Ieshige Tokugawa (1712-1786) masa berkuasa 1745-1760

10.  Ieharu Tokugawa (1737-1786) masa berkuasa 1760-1786

11.  Ienari Tokugawa (1739-1841)masa berkuasa 1787-1837

12.  Ieyoshi Tokugawa (1739-1853) masa berkuasa 1837-1853

13.  Iesada Tokugawa (1824-1858) masa berkuasa 1854-1858

14.  Iemochi Tokugawa (1846-1866) masa berkuasa 1858-1866

15.  Yoshinobu Tokugawa (1837-1913) masa berkuasa 1866-1868

B. Masa Pemerintahan Shogun Tokugawa

           

Pada zaman Edo, pemerintahan Negara Jepang berada di bawah kendali Shogun Tokugawa. Akan tetapi, pimpinan tertinggi di jepangbukan Shogun tokugawa, melainkan Kaisar. Tetapi, dikarenakan tugas dominan Kaisar hanya berupa acara seremonial, kendali kepemimpinan dipegang oleh Shogun Tokugawa. Tugas Shogun Tokugawa adalah memegang erat dan menjaga semboyan Kaisar “Sonno Joi” yang artinya Hormati Kaisar dan usir kaum barbar.Di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa Bakufu menciptakan berbagai peraturan yang menguntungkan baik untuk pihak bakufu maupun Negara Jepang. Dan peraturan yang dominan dipegang oleh Shogun adalah Sakoku. Sakoku adalah sebuah kebijaksanaan dimana Negara Jepang menutup diri dari pengaruh dunia luar. Ciri dari seorang Shogun adalah selain dengan nama keluarga “Tokugawa” dan menggunakan lambang 3 helai daun Aoi (Mitsuba Aoi).

Pada Zaman Edo yang berkisar pada tahun 1603-1868 ada lima belas Shogun Tokugawa menjabat pada masa itu. Dalam menjabat kelima belas Shogun tersebut memiliki karakteristik masing-masing dalam memerintah. Ieyasu Tokugawa Shogun pertama memiliki pribadi yang halus, cermat dan tegas tetapi sangat diktator dalam memerintah. Shogun kedua Hidetada Tokugawa memiliki jiwa yang diktator dalam memerintah. Shogun ketiga Iemitsu Tokugawa sangat religius dalam pemerintahannya. Shogun keempat Ietsuna Tokugawa memiliki jiwa yang demokratis dalam memimpin. Shogun kelima Tsunayoshi Tokugawa sangat otoriter dan religius dalam menjalankan tugasnya. Shogun keenam Ienobu Tokugawa sangat rajin, mau belajar dalam segala hal dan adil dalam memerintah. Shogun ketujuh, Ietsugu Tokugawa karena masih berumur 3 tahun saat menjabat Shogun, karakternya nakal sebagaimana anak kecil lainnya. Shogun kedelapan Yoshimune Tokugawa menyukai kemajuan, kecanggihan dan budaya barat. Shogun kesembilan Ieshige Tokugawa tidak percaya diri dan sulit berkata serius serta tidak tegas dalam menyikapi masalah. Shogun

kesepuluh Ieharu Tokugawa tidak tegas dalam memerintah. Shogun kesebelas Ienari Tokugawa sangat demokratis, jujur, dan tegas. Shogun keduabelas Ieyoshi Tokugawa sangat cermat dalam menilik suatu masalah. Shogun ketiga belas Iesada tidak tegas dalam memerintah. Shogunkeempat belas Iemochi Tokugawa mudah terpengaruh dan kekanakkanakan.Shogun kelima belas Yoshinobu Tokugawa cerdik dalam

menyikapi suatu masalah. Yoshinobu Tokugawa Shogun kelima belas lahir pada tahun 1837

dengan ayah yang bernama Nariaki seorang Daimyo dari Han Mito. Yoshinobu Tokugawa dididik keras oleh ayahnya dengan maksud untuk menjadikannya Shogun Tokugawa. Pada tahun 1847 Yoshinobu menjadi anak angkat Ieyoshi Tokugawa. Pada bulan Januari 1853 Yoshinobu diperkenalkan sebagai ahli waris Shogun Ieyoshi. Hal itu mengejutkan para kolega Ieyoshi dikarenakan Ieyoshi mempunyai anak kandung yang bernama Iesada.

Pada tanggal 8 Juli 1853 Ieyoshi diberi ultimatum oleh Komodor Mattew Perry untuk membuka Jepang (menghapuskan Sakoku). Apabila Ieyoshi menolak maka Amerika akan mengadakan perang dengan jepang. Mengetahui akan kecanggihan alat perang Negara Amerika, Ieyoshi mengadakan perundingan terlebih dahulu tetapi, sebelum perundingan mencapai mufakat Ieyoshi meninggal dunia. Meski Yoshinobu dinyatakan sebagai ahli waris oleh Ieyoshi, tetapi dikarenakan tidak ada mandat resmi dari Ieyoshi Tokugawa jabatan Shogun digantikan oleh Iesada Tokugawa. Ketidakpuasan istana atas pemerintahan yang dipegang Iesada Tokugawa membuat Bakufu terpecah-belah. Terjadi kampanye diam-diam untuk menjadikan Yoshinobu sebagai Shogun berikutnya. Kampanye yang menonjol saat itu adalah dengan mengumpulkan catatan harian Keiki yang dibukukan dengan judul Riwayat Perkataan dan Kegiatan Hitotsubashi Keiki (nama kecil Yoshinobu Tokugawa). Mengetahui adanya kampanye tersebut Yoshinobu menolak mentah mentah maksud dari tujuan kampanye tersebut. Setelah Iesada meninggal dunia Shogun dijabat oleh Iemochi. Tanpa sepengetahuan Iemochi seorang penasehat setianya Ii Naosuke menandatangani perjanjian Harris dengan Konsulat Amerika Towsend Harris. Kemudian, Ii Naosuke mengeluarkan surat pengasingan diri untuk Yoshinobu dengan tuduhan ingin menggulingkan Kaisar. Tetapi, dikarenakan serangan keluarga Mito Ii Naosuke meninggal dunia dan Yoshinobu pun dibebaskan.

Setelah Iemochi meninggal dunia demi melindungi jepang Yoshinobu menyetujui pengangkatan dirinya sebagai Shogun. Kekosongan tahta Kaisar membuat Yoshinobu menggantikan kekuasaan Kaisar. Selain itu, adanya perjanjian Harris sebelumnya sekaligus untuk menghindari perang dan proses tarik ulur yang begitu lama menyebabkan Yoshinobu tidak membuka seluruh Jepang melainkan hanya membuka pelabuhan Hyogo. Dikarenakan kekosongan tahta Kaisar pembukaan pelabuhan Hyogo tersebut dilakukan tanpa persetujuan Kaisar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemberontak dari wilayah Chosu dan Satsuma yang menganggap bahwasanya Yoshinobu telah menginjak harga diri Kaisar. Wilayah Chosu dan Satsuma meminta agar Yoshinobu turun tahta dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Tetapi, pihak Yoshinobu tidak melakukan tuntutan tersebut. Maka, perang antara pro-

Yoshinobu Tokugawa dengan gabungan pemberontak Chosu dan Satsuma pun tidak dapat dihindari (perang ini dikenal sebagai perang Boshin). Pihak Yoshinobu kalah dalam perang dan mengharuskan Yoshinobu turun dari Shogun dan mengembalikan semua fasilitas yang dipunyai yaitu dua belas kapal perang dan puluhan ribu tentara infanteri. Kemudian, Shogun dihapuskan sampai keakar-akarnya. Pemerintahan dikembalikan kepada Kaisar Taisei Hokan dan dimulai zaman Meiji. Pada tanggal 21 November 1913 Yoshinobu meninggal dunia dan dianugerahi sebagai Shogun terakhir.

            Adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa, diantaranya:

1. Kelas Penguaasa

            Tidak diragukan lagi bahwa keluarga Tokugawa telah menguasai Jepang seluruhnya setelah tahun 1603, tetapi dari sisi kekuasaan resmi istana raja lebih tinggi dari pada Bakufu milik Shogun. Diantara tuan tanah feodal, hanya Shogun yang berhasil mencapai status tertinggi di Kyoto. Vasal-vasal senior Shogun, seperti halnya daimyo lainnya, memiliki status tidaklebih dari status kelas menengah lainnya di istana raja. Seorang tuan tanah feodal, agar dapat memperoleh gelar daimyo, harus memiliki tanah sebagai vasal-kepala yang menghasilkan setidak-tidaknya 10.000 koku. Jika kita pakai rumus yang digunakan, bahwa satu koku padi dapat menghidupkan orang selama satu tahun, maka angka 10.000 koku membuat tuan tanah feodal penguasa atas kelompok orang yang tidak kecil.

            Semua tuan tanah memiliki samurai sebagai anak buah, sebagian kecil dari mereka itu memiliki tanah dan karena itu mereka juga merupakan vasal kelas rendah (baishin). Setiap daimyo, jika wilayahnya cukup luas, mengelola wilayahnya melaui struktur yang banyak persamaannya dengan struktur yang digunakan Shogun di Edo, tetapi dengan ukuran lebih kecil. Samurai, di Edo dan dikota benteng, menjalankan kewajiban melayani tuan tanah feodal masing-masing dengan dua cara. Pertama menunaikan tugas keprajuritan pada masa damai: menjaga benteng daimyo, mengawal daimyo ketika ia pergi ke Edo dan pulang dari Edo, dan menyediakan pasukan yang dapat digunakan daimyo untuk menjaga tanahnya. Tokugawa berhasil mewujudkan ketertiban Jepang pada abad ke 17 sebagian besar tugas ini menjadi tugas sehari-hari. Samurai jarang harus menggunakan senjata setelah tahun 1650.

            Akibatnya adalah menurunnya ikatan sosial dalam masyarakat Edo. Perubahan-perubahan yang terjadi mau tidak mau melahirkan rasa tidak puas, yang ditunjukkan kepada orang-orang biasa yang berhasil memperoleh status sosial lebih tinggi dan kepada orang-orang yang dapat dengan satu dan lain cara dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

2. Desa dan Kota

            Perburuan pedang yang dilakukan Hideyoshi, memperkuat kebijakan Tokugawa, karena mmastikan bahwa desa-desa Jepang berada dibawah kendali hukum tuan tanah mereka. Pada tahun 1721, ketika diadakan sensus resmi, Jepang memiliki lima kota besar dengan penduduk diatas 100.000. Kota terbesar adalah Edo, kota kecil benteng wilayah dan keluarga Tokugawa dan kantor pusat Bakufu. Karena kewajiban mendamping secara bergilir, separuh dari penduduk Edo seluruhnya diperkirakan satu juga orang pada abad ke-18 adalah samurai. Sebuah kota lainnya yang juga memiliki fungsi politik, wlau lebih kecil adalah Kyoto.

            Setidak-tidaknya ada 16 kota kecil berpenduduk 30.000 atau lebih. Bahkan pada abad ke 19, jumlah penduduk kota di Jepang di kota-kota tertentu sekurang-kurangnya 10.000 jiwa mencapai sekitar seper enam dari jumlah total penduduk.

3. Kesusasteraan dan Seni

            Pada akhir abad ke 17, masyarakat kota sudah berkembang luas, beragam, dan setidak-tidaknya sebagai anggotanya kaya. Banyak pedagang yang cukup kaya sehingga mampu mengunjungi teater dan rumah hiburan yang tumbuh seperti jamur dimusim hujan wilayah kota khusus untuk hiburan, dan membanggakan diri sebagai orang pemilik selera tinggi, sambil juga menikmati hiburan yang tidak terlalu baik yang ditawarkan di teater melodrama dan pertunjukan cabul. Pihak penguasa membiarkan mereka sampai batas-bats tertentu, meski sebenarnya ada sensor, karena hal-hal yang disenangi para pedagang itu tidak menyentuh garis batas politik. Penulis, penerbit dan pemilik gedung sanjiwara melihat para pedagang kaya sebagai pelanggan yang berharga.

            Ada tiga nama terkemuka dalam kesusasteraan Jepang pada tahun-tahun ini, Ihara Saikaku (1642-1693), Matsuo Baho (1644-1694), dan Chikamatsu Monzaemon (1653-1725). Mereka berturut-turut adalah penulis novel, dan penulis cerita sandiwara.

4. Kedatangan Bangsa Barat

            Kadang-kadang dalam sejarah suatu negeri ada masa ketika sejumlah perubahan sosial dan politik mencapai tahap kritis bersama-sama. Ini adalah tanda untuk suatu “revolusi” dalam arti seluas-luasnya. Bagi Jepang, pertengahan abad ke 19 adalah titik balik semacam itu. Titik balik itu ditandai oleh masuknya Jepang ke dalam hubungan bersegi banyak dengan Barat; pilihan antar model kelembagaan Eropa dan Amerika. Dan bukan lagi kelembagaan Cina; langkah pertama menuju perkenalan dengan industri kapitalis. Semua perkembangan ini terjadi bersama kuran lebih dengan tumbangnya Bakufu Tokugawa, yang kemudian diganti oleh bentuk pemerintah yang berpusat pada raja. Akibatnya, kehidupan nasional Jepang berubah, sama seperti perubahan sebelumnya terjadi pada periode Asuka dan periode Nara.

            Pemicu peristiwa-peristiwa ini adalah tindakan yang diambil orang barat untuk membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk perdagangan luar negeri, yang merupakan bagian dari proses lebih luas ekspansi imperialis di India dan di pantai Cina. Proses ini kembali membawa Jepang kedalam hubungan politik dan dagang yang erat dengan Cina, kali ini dibawah naungan Barat, yang bertindak melalui “perjanjian tidak adil”.

            Dalam pandangan orang Jepang, ketika mereka mngetahui mengenai sistem perjanjian pelabuhan itu, perjanjian itu merupakan ancaman. Sikap ini memastikan bahwa sistem perjanjian pelabuhan itu pada akhirnya dipaksakan kepada Jepang tanpa disesuaikan dengan keadaan di Jepang. Pada tahun 1844 Belanda, takut hak mereka di Deshima pada masa depan terganggu oleh situasi internasional yang timbul akibat perang Candu, mendekati Bakufu Edo untuk memohon agar undang-undang pengasingan dilonggarkan. Permintaan itu ditolak. Dalam beberapa tahun berikutnya, kapal-kapal perang dari Inggris, Perancis, dan Amerika kadang-kadang muncul dan merapat di Ryukyu dan Nagasaki, tetapi tidak ada dari kunjungan ini yang diikuti kemudian dengan tindakan lebih lanjut.

            Kejadian-kejadian di Amerika-lah yang pada akhirnya membawa upaya yang lebih sungguh untuk “membuka” Jepang. Pada tahun 1852 luas diketahui bahwa sebuah ekspedisi angkatan laut Amerika tengah disiapkan untuk mengadakan perundingan dengan Jepang. Komandannya, Laksamana Matthew Perry, tegas mengatakan bahwa ia tidak bersedia menerima siapa pun untuk bertemu dengan dia kecuali pejabat Jepang dengan pangkat setingkat dengan pangkat dia, sesuai dengan janjinya Perry kembali dengan delapan kapal pada awal tahun 1854. Dalam selang waktu itu para penentu kebujakan di Edo telah mengatakan musyawarah dengan para penguasa feodal Jepang. Hasilnya tidak banyak membantu. Dengan juru bicara Nariaki Tokugawa dari Mito, kepala dari cabagng senior keluarga Shogun, mengatakan bahwa tuntunan membina iti mutlak harus ditolak, jika perlu dengan perang.

            Dihadapkan pada keadaan yang tidak menentu, Abe Masahiro, anggota senior dewan Tokugawa, memutuskan untuk menerima sebagian besar dari unsur Perry, bila upaya-upaya lain gagal. Sebagian besar unsur itu diterima. Dalam perundingan di Yokuhama dibawah bayang-bayang meriam kapal-kapal Amerika, Perry menunjukkan bahwa dia tidak mau berkompromi. Pada bulan maret 1854 ditanda tangani sebuah konvensi. Berdasarkan konvensi itu, Shimoda dari Hakodate dibuka sebagai pelabuhan penyelamatan, cara memperlakuakan anak kapal yang terdampar diatur dan pengangkatan konsul Amerika di Shimoda disepakati. Tidak ada pasal mengenai hak berdagang dalam konvensi itu; inilah satu-satunya kemenangan diplomatik Edo.

            Ketika rancangan perjanjian itu diserahkan pada penguas feodal untuk mendapat pandangan mereka, argumen untuk menentangnya sama dengan argumen yang dikemukakan pada tahun 1854. Lebih berbahaya lagi, persoalan perjanjian ini bercampur aduk dengan politik pergantian kekuasaan. Salah satu putra Nariaki Tokugawa, Yoshinobu, yang sudah dewasa yang dikenal cerda, mendapat dukungan luas sebagai calon pengganti Shogun yang sakit-sakitan, Iesada Ii Naosuke, yang sudah lama berselisih dengan Nariaki mengenai politik luar negeri, lebih memilih orang lain, seorang kanak-kanak, tetapi lebih dari sisi keturunan dengan Iesada. Tidak lam kemudian perjanjian ditanda tangani dengan Perancis, Rusia, dan Belanda, sehingga seluruhnya ini ada lima negara perjanjian pelabuhan. Negara-negara itu memasukkan Jepang ke dalam sistem perjanjian pelabuhan “made in China”.

5. Nasionalisme dan Politik

            Kejadian-kejadian pada musim panas tahun 1858 menandai awal dari nasionalisme modern di Jepang. Setidak-tidaknya diantara samurai, sudah ada benih kesadaran nasional, yang disebabkan oleh pengalaman berhubungan dengan anak-anak benua Cina di masa lalu, tetapi keharusan karena terpaksa menerima perjanjian-perjanjian dengan kekuasaan asing menimbulkan kesadaran akan ancaman-ancaman pihak asing terhadap sesuatu yang lebih besar dari pada desa atau wilayah milik tuan tanah, yang dilihat sebagian besar orang Jepang sebagai “negeri”. Lagi pula, perjanjian-perjanjian itu berlaku untuk semua orang; dan meniru barat, Jepang menetapkan sebuah benera nasional Hi no Maru, matahari merah dengan latar belakang putih yang menggantikan, untuk ucapan-ucapan resmi bendera-bendera sendiri Shogun dan penguasa feodal. Kesadaran akan persatuan politik perlahan-lahan meluas, pertama dari kota-kota utam ke provinsi-provinsi dan kemudian dari samurai ke lapisan-lapisan masyarakat yang lain. Persatuan politik itu mendapat fokus dalam simbolnya “hormat kepada raja”.

            Reaksi terhadap krisi politik luar negeri itu sangat emosional, melampui batas-batas perilaku yang dapat diterima. Orang Jepang marah; marah kepada orang asing, yang telah merendahkan martabat Jepang karena isi dan cara tuntunan-tuntuna dikemukakan; marah kepada shogun dan penguasa feodal yang telah gagal menunaikan tugas mereka untuk mencegah penghinaan itu. Jika sikap ini tidak semuanya dirasakan diseluruh Jepang, tetapi begitu pelabuhan-pelabuhan dibuka pada tahun 1859, ada beberapa orang disebut shishi, atau “orang bersemangat tinggi” yang bersedia mengambil tindakan nyata. Bagi mereka tidak hanya cukup berkeluh kesah mengenai nasib-nasib Jepang.

C. Kesimpulan

            Dapat kita lihat pada masa awal pemerintahan Shogun Tokugawa di Jepang, mereka menerapkan sistem pemerintahan yang teratur dan mereka mengisolasi Jepang guna menghindari pengaruh asing yang dianggap buruk dan dapat mengganggu kekuasaan Tokugawa, kecuali bagi orang Belanda. Namun pada akhir masa Tokugawa di Jepang mereka tidak dapat menghindari tekanan bangsa asing yang datang ke Jepang, sehingga menyebabkan masyarakat hilang rasa percaya kepada Shogun Tokugawa yang tidak mampu menjaga kehormatan bangsa Jepang, yang nantinya berkhir dengan keruntuhan pemerintahan yang dipimpin oleh Shogun di Jepang beralih ke tangan raja atau kaisar.

           

Daftar Pustaka

W.G. Beasley. (2003) . Pengalaman Jepang, Yayasan Obor Ondonesia, Jakarta

Sayidiman Suryohadiprojo. (1982) . Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan

            Hidup, Pustaka Bradjaguna, Universitas Indonesia