FILSAFAT SEJARAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1            Latar Belakang

     Perkembangan Ilmu Sejarah dewasa sudah cukup baik berkembang seiring dengan pemikiran ilmu sosial lain, banyak di antara ilmuwan yang meragukan tentang pentingnya sejarah dalam kehidupan disamping itu juga terdapat para ilmuwan yang memandang sejarah sebelah mata dengan alasan sejarah merupakan ilmu dengan keobjektifan rendah.

     Munculnya Filsfat Sejarah dengan pemikiran mencari hakikat tentang makna sejarah bagi manusia membuat sejarah semakin mampu menjawab kritikan ilmuwan lain. Banyak filosof memandang untuk memahami manusia maka kita harus memahami sejarah manusia dan berkembanglah pemikiran eksplanasi dan hermeneutika.

     Para tokoh pemikir seperti Ankersmit, Hegel,  dan Colingwood telah membagi-bagi bentuk sejarah. Hal ini membuat sejarah terbagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan pendapat para ahli, namun sejarah tetap merupakan kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dari manusia.

     Aliran filsafat sejarah spekulatif memandang sejarah sebagai suatu peristiwa, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dari para sejarawan dalam menganut pemahaman ini. Sekaligus dipandang sebagai keunikan sejarah sebagai suatu ilmu.

     Terdapat juga aliran filsafat sejarah kritis, yaitu memandang sejarah dari  segi teoritis dan mengutamakan keilmiahan, sehingga ilmu sejarah menemukan cara yang ilmiah guna memenuhi persyaratan sebagai suatu ilmu.

     Pada makalah ini akan difokuskan pembahasan mengenai pemikiran filsafat kritis dalam sejarah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1            Pengertian

     Filsafat sejarah kritis pada dasarnya mengingin suatu pemahaman bagi seorang peneliti atau pemikir agar Ilmu Sejarah mampu memenuhi syarat suatu ilmu, dapat dikatakan bahwa filsafat sejarah kritis ini merupakan persamaan dari pencarian cara atau metode bagi sejarah.

     Filsafat sejarah kritis, seorang filsuf sejarah kritis meneliti sarana-sarana yang dipergunakan seorang ahli sejarah dalam melukiskan masa silam dengan cara yag dapat dipertanggung jawabkan. Kaitan filsafat sejarah kritis dan pengkajian sejarah , keduanya meneliti secara filsafati bagaimana proses pengumpulan pengetahuan terjadi dan bagaimana proses itu dapat dibenarkan dari sudut pandang keilmuwan. Dalam pengkajian filsafat sejarah kritis norma dan nilai  dalam tulisan ahli sejarah melekat pada subyektivitas dan obyektivitas dalam pengkajian sejarah.

     Filsafat sejarah kritis memberikan jawaban kepada sejumlah pertanyaan tentang sejarah, pertama, terkait dengan apakah sejarah sebagai ilmu. Hal ini muncul karena adanya aliran positivisme yang mengatakan bahwa peristiwa sejarah tidak dapat dijelaskan dengan merujuk pada hukum-hukum alam, Sejarah memiliki paradigma sendiri dan tidak mengaitkan diri dengan ilmu kealaman. Kedua dan ketiga, sejarah membutuhkan rekonstruksi historis tentang sebuah peristiwa masa lampau yang dibangun diatas fakta sejarah, dasarnya adalah opini atau fakta sejarah yang memerlukan objektivitas dalam analisa sejarah, padahal menurut positivisme sejarah tidak pernah bersifat mutlak melainkan relative. Keempat, apakah hakekat teori-teori dan tafsiran sejarah itu? Ranke katakan, sejarawan tidak lebih melukiskan masa lampau sebagaimana terjadi. Khaldun katakan, sejarah menilai bahwa memihak kepada pendapat-pendapat, tradisi dan budaya tertentu merupakan cacat terhadap karyanya. Kelima, apakah ada yang disebut sebagai hukum-hukum sejarah? John Stuart Mill katakan, bahwa sejarah memiliki hukum-hukum sendiri karena adanya pemahaman yang berbeda dan tidak tunduk kepada hukum alam. Keadaan ini lebih lanjut menuntut sejarah untuk menghidupkan kembali peristiwa masa lampau dengan pemahaman.

2.2            Tujuan Filsafat Sejarah Kritis

     Pada dasar filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang ada di muka bumi, maka sangat tidak mungkin sejarah ketika dikatakan sebagai sebuah ilmu tidak memiliki landasan pemikiran filsafat. Di samping itu untuk mengesahkan sejarah sebagai sebuah ilmu.

     Jika secara implisit dapat kita lihat tujuan dari Filsafat Sejarah Kritis merupakan usaha untuk mendekatkan proses rekonstruksi masa lampau ke arah seobjektif mungkin, sering pula disebut sebagai analitis, skeptis, dan metodelogis. Apa saja yang dibutuhkan dalam mengungkap masa lampau? Inilah yang ingin diberikan atas pemekiran Filsafat Sejarah Kritis.

     Selanjutnya dalam sejarah tidak hanya memerlukan pemikiran kritis, tetapi menjadi pertanyaan bagaimana permasalahan itu bisa disampaikan kepada masyarakat agar bermanfaat. Latief mengatakan perlunya eksplansi, kausalitas, dan hermeneutika dalam penjelasan suatu permasalahan.

     Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tercapai dengan menggunakan tiga teori di atas, namun tidak menutup kemungkinan dengan teori lain. Filsafat Sejarah Kritis selama ini telah menyumbang banyak hal dalam Ilmu Sejarah.

     Di Indonesia sendiri  penulisan atau histeriografi nasional masih sangat banyak kelemahan. Purwanto pada pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar mengkritik penulisan sejarah indonesia yang kritis dalam mencari kambing hitam di setiap tema kesejarahan. Sehingga Indonesia masih sangat perlu mengembangkan ilmu sejarah demi kepentingan masyarakat. Peran Sejarah bagi masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan para perintis sejarah nasional.

2.3            Manusia dan Sejarah

     Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan, menurut Islam manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebelumn lebih jauh kita harus memahami definisi manusia, ini merupakan pembahasan menarik dan tidak pernah akan habis. Terjadi ambivalensi antara pendapat para filosof, sesuai dari pengalaman yang didapatkan.

     Untuk mengetahui manusia maka kita harus melihat asal-usul manusia tersebut, dan ini menandakan bahwa manusia sebagai makhluk sejarah. Kita harus membedakan antara sejarah manusia dengan manusia sejarah, karena terdapat subtansi yang berbeda. Pada dasarnya untuk mengerti tentang manusia seseorang harus paham betul mengenai sejarah manusia sendiri. Sehingga sejarah dengan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

     Menyadari pentingnya sejarah bagi manusia membuat terbentuknya manusia yang sadar sejarah. Maksudnya bukanlah mereka yang banyak mengetahui tentang sejarah, tetapi adalah mereka yang mau belajar sejarah untuk masa depan manusia itu sendiri.

BAB III

KESIMPULAN

3.1            Kesimpulan

   Sejarah sebagai suatu ilmu penting bagi umat manusia, dibutuhkannya pemahaman kritis dalam menulis sejarah, sehingga menjadikan sejarah sebagai sebuah fakta masa lampau yang benar adanya. Kartono Sartodirjo mengatakan sejarah tidak sama dengan sastra. Sejarah merupakan ilmu ilmiah dari hasil interpretasi bukti sejaraha, sedangkan sastra merupakan hasil imajinasi seseorang akan keindahan.

   Perlunya Filsafat Sejarah Kritis dalam keilmuan sejarah untuk mencari jalan keilmiahan sejarah, sehingga muncullah sikap skeptis analitis di sini. Dengan adanya Filsafat Sejarah Kritis membuat sejarah mampu menjawab kritik dari para ahli ilmu lain yang menolak sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Latief, Juraid Abdul. 2013. Manusia, Filsafat, dan Sejarah. Jakarta: Bumi     Aksara.

Salam, Burhanuddin. 2012. Pengantar Filsafat. Jakarta: Bumi Aksara.

Herawatu. 2012. Augustinus: Potret Sejarawan Masa Pertengahan dan         Kontribusi Bagi Kajian Sejarah Islam. Yogyakarta: Jurnal        TAQAFIYAT. Vol. 13. No.1.

Perkembangan Pemerintahan dan Politik di Australia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara persemakmuran Australia merupakan sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Hal ini tidak terlepas dari kinerja sistem pemerintahan negara ini yang maju. Negara Australia dulunya dijadikan sebagai salah satu bagian koloni oleh Inggris, dimulai sejak ditemukannya benua ini oleh James Cook dan memberi klaim bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang dimiliki oleh inggris.

Sebagaimana yang diketahu bahwa Australia merupakan salah satu bagian negara persemakmuran Inggris, yang terdiri hampir semua bekas koloni Inggris di masa penjajahannya. Sehingga sistem pemerintahan yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan Inggris.

Dalam sejarahnya kawasan ini dijadikan sebagai salah satu tampungan tambahan bagi para tahanan Inggris yang meledak jumlahnya akibat dampak dari Revolusi Industri di negeri Inggris, meningkatnya angka kemiskinan menyebabkan tingginya angka kriminalitas di negeri Inggris, dikarenakan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan karena diagantikan dengan penggunaan mesin-mesin moderen.

Di tahun 1779, Joseph Banks, mengusulkan agar Inggris dapat mengatasi masalah kepadatan di penjara-penjaranya dengan mengirimkan narapidana ke New South Wales. Di tahun 1787, armada pertama berlayar menuju Botany Bay, armada ini tiba tanggal 26 Januari 1788, tapi segera berpindah ke utara ke Sydney Cove, yang memiliki tanah serta air yang lebih baik. Bagi para pendatang baru ini, New South Wales merupakan tempat yang panas, keras dan buruk, dan ancaman kelaparan menghantui koloni ini selama bertahun-tahun. Untuk berjuang melawan alam dan pemerintah yang penuh tekanan, orang-orang Australia baru ini membentuk sebuah budaya yang kemudian menjadi dasar dari legenda 'Aussie battler’.

Secara garis besar proses imigrasi ke kawasan Australia dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

a.       Migrasi penduduk asli, diperkirakan ribuan tahun yang lalu.

b.      Migrasi yang dilakukan oleh oran-orang eropa, pada abad ke-18 hingga abad ke 19

c.       Migrasi campuran yang terjadi setelah Perang Dunia kedua.

1.2. Rumusan Masalah

            Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Jelaskan sejarah pemerintahan di kawasan Australia ?

2.      Bagaimana perkembangan partai politik di Negara Australia ?

3.      Berikan penjelasan tentang bentuk dan sistem negara yang dianut oleh Australia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.      Memberikan pandangan secara ringkas terhadap perkembangan pemerintahan Australia.

2.      Dapat menambah wawasan terhadap pemerintahan dan perpolitikan di Australia.

3.      Memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Sejarah Australia dan Oceania.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Asal Mula Terbentuknya Pemerintahan

            Kawasan New South Wales diklaim oleh James Cook sebagai kawasan yang dimiliki oleh Inggris di bagian Timur, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dikerenakan keadaan di Inggris yang tidak stabil ditambah lagi dengan berbagai teori pengembangan jalur perdagangan Inggris maka diputuskanlah untuk mendirikan dan mengembangkan kawasan New South Wales sebagai kawasan koloni Inggris.

            Arthur Phillip, memimpin pelayaran pertama ke New South Wales dan tiba di Botany Bay, selanjutnya dia mendirikan pemerintahan disana, dia sendiri menjadi Gebernur yang mewakili kekuasaan Inggris di New South Wales. Pada mulanya dia berusaha membangun pondasi dasar terhadap wilayah tersebut agar wilayah ini menjadi mandiri sesuai dengan yang diinginkannya.

            Namun pada kenyataannya wilayah ini sangat sulit untuk dikembangkan dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang ahli, guna membangun berbagai bangunan yang diperlukan. Phillip memerintah hanya sekitar tiga tahun, di karenakan sakit yang dideritanya.

            Berdasarkan tulisan di atas menunjukkan pada mulanya kawasan New South Wales diperintah oleh seorang gebernur yang mewakili pemerintahan Inggris di kawasan New South Wales. Pengganti Phillip adalah Kapten John Hunter, lalu digantikan oleh Philip Gidley King, yang diteruskan oleh Kapten William Bligh.

            Pada masa ke tiga gebernur setelah Phillip, terjadi kekacauan dalam pemerintahan wilayah koloni, karena para perwira militer berhasil menancapkan pengaruhnya dalam berbagai bidang, salah satunya mereka berhasil menguasi bidang perdagangan dan melakukan monopolo. Terjadi berbagai tarik ulur kekuasaan diantara gebernur dan para perwira.

            Dan bahkan Gebernur King diturunkan dari jabatannya dan dipejarakan oleh anggota perwira yang termasuk golongan ekslusif. Satu-satunya hal positf pada masa ini adalah pemerintah berhasil melakukan eksploitasi ke beberapa wilayah yang memperluas wilayah koloni, namun sistem pemerintahan yang dijalankan tetap sama yaitu gebernur yang berkuasa secara absolut di tanah koloni sebagai perwakilan Inggris.

2.2. Menuju Pemerintahan Demokrasi

            Pada awal abad ke-18, mulailah pemerintah membentuk wilayah-wilayah koloni baru, diantaranya, Tasmania, Australia Barat, Autralia Selatan, Queensland, dan Victoria. Semua kawasan ini dipimpin oleh seoraang gebernur yang mendapat persetujuan Inggris. Setia gebernur yang memimpin berusaha mengembangkan pemerintahannya di wilayah koloni masing-masing, dengan membentuk berbagai bidang, seperti, lembaga peradilan, lembaga keagamaan, dan juga yang berbentuk fisik, diantaranya membangun kantor-kantor dan mendirikan sekolah-sekolah keagamaan.

            Pada kenyataannya kawasan Australia sangat sulit berkembang, dikarenakan sedikitnya penduduk yang berakibat kurangnya tenaga kerja  dan kurang suburnya tanah yang bisa dimanfaatkan. Sehingga mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk mendorong penduduk di negeri induk yaitu Inggris, untuk melakukan imigrasi secara besar-besaran dengan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah Inggris, selain itu juga mengungsikan narapidana  ke kawasan ini untuk dijadikan pekerja.

1.      Terbentuknya Parlemen

Terbentuknya parlemen atau disebut dengan Legislative Council di latar belakangi oleh penyelidikan yang dilakukan oleh seorang pengacara yang berasal dari Inggris guna menyelidiki protes yang di lancarkan oleh golongan free settlers atau penduduk bebas di kawasan New South Wales terhadap Gebernur Lachlan Macquarie yang memerintah di wilayah New South Wales, karena Macquarie menyamaratakan kedudukan antara golongan narapidana yang telah dibebaskan yang disebut emancipists, dan golongan yang masih berstatus narapidana yang disebut dengan convicts.

Golongan  free settlers merasa direndahkan karena mereka telah sangat berjasa dalam membangun kawasan koloni dengan berbagai investasi yang dilakukan.

Dampak dari penyelidikan yang dilakukan oleh J.T. Bigge, memunculkan berbagai argumen dan saran yang diajukan kepada pemerintah induk, Bigge mengkritik tentang pemerintahan dan menyarankan agar segera diadakan perubahan pmerintahan di wilayah New South Wales.

Bukannya hanya ini, perubahan pemerintahan yang terjadi di wilayah ini juga di latar belakangi oleh perubahan komposisi penduduk, dimana makin bertambahnya golongan  free settlers yang telah melakukan investasi yang sangat banyak dan mereka menuntut hak-hak mereka. Seperti yang dijelaskan Shaw (1969), Miller dan Jinks (1973) dalam (Suboro, 1989:108) yaitu:

Terjadinya perubahan pemerintahan di New South Wales ini tentu tidak lepas dari adanya perubahan koposisi masyarakat. Keberhasilan peternakan biri-biri di New South Wales, mendorong semakin banyaknya orang bermodal bermigrasi dan menginvestasikan uangnya di sana.  Mereka ini, biasanya dalam Sejarah Australia disebut squatters, memperjuangkan hak-haknya dalam pemerintahan agarkepentingan-kepentingan mereka di koloni terjamin.

Gebernur Macquarie adalah gebernur terakhir yang memerintah secara absolut. Pemimpin selanjutnya di wilayah New South Wales yaitu Sir Thomas Brisbane adalah sebagai gebernur perama yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. Dalam aturannyabahwa dewan legislatif dipilih oleh pemerintah Inggris, namun pada kenyataannya dewan tersebut diangkat oleh gebernur.

Pada mulanya dewan ini hanya berperan kecil dan hanya menjadi penasehat bagi gebernur. Pada awal abad ke-19 secara berangsur-angsur imigran yang datang ke wilayah New South Wales bertambah pesat, hal ini menyebabkan makin memanaskan suhu penentang kekuasaan absolut yang dimiliki oleh gebernur, di karenakan para imigran ini bukan berasal dari golongan narapidan namun dari orang-orang yang bebas.

Akibat memanasnya suhu maka lahirlah sebuah undang-undang seperti yang dijelaskan dalam (Suboro, 1989:110) :

Pada tahun 1842 pemerintah Inggris memberikan pemerintahan dengan sistem perwakilan kepada New South Wales. Berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan tahun 1842, jumlah anggota Legislative Council ditingkatkan menjadi 36 orang, 24 dipilih oleh rakyat, dan 12 dipilih oleh pemerintah Inggris. Legislative Council ini diberikan wewenang membuat undang-undang koloni itu juga mengatur pembelanjaan uang yang dipungut oleh pemerintah, kecuali uang hasil penjualan “crown land”.

Berdasarkan pemamaparan di atas maka untuk pertama kalinya rakyat bisa memilih secara langsung, namun hal ini masih di bedakan bagi rakyat yang berhak memilih adalah mereka yang memiliki penghasilan tinggi atau pun bagi mereka yang membayar pajak untuk negara dalam setahun dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Walaupun masih terlihat cacat, namun menunjukkan suatu perkembangan yang sangat baik bagi wilayah ini. Akibat kebijakan yang diteteapkan di wilayah ini, maka memberikan pengaruh terhadap wilayah koloni lain yang ada di kawasan Australia.

Penjelasan Portus, Bereson dan Rosenblat dalam Suboro (1989:112) sebagai berikut:

Pada tahun 1850 pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang baru yang disebut dengan Australian Colonies Government Act undang-undang ini antara lain berisi:

1.      Victori dipisahkan dari New South Wales

2.      Semua koloni di Australia kecuali Australia Barat berhak membentuk Legislative Council seperti di New South Wales;

3.      Tiap kolonial berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing. kemudian menyampaikan kepada parlemen Inggris untuk diundangkan.

Selanjutnya “ Australia Barat memiliki ke khasan dalam sejarahnya, baru melaksanakan pemerintahan sendiri pada tahun 1890”. (Suboro:1989:115). Hal ini bahwasanya menandakan berdirinya negara-negara koloni di kawasan Australia secara terpisah, memereka memiliki wewenang mengatur pemerintahannya sendiri dengan persetujuan langsung dari Inggris.

            Yang menyebabkan terputusnya hubungan antar wilayah koloni, semua koloni dalam menjalankan pemerintahan hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Mereka belum memikirkan untuk bersatu.

2.3. Terbentuknya Federasi

1.      Faktor Pendorong

Pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat bahwa pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan yang memberikan wewenang bagi setiap wilayah kolonial untuk memerintah wilayahnya masing-masing namun berdasarkan persetujuan dari Inggris.

            Akibatnya banyak bidang-bidang pemerintahan yang terganggu dan mengancam kedudukan pemerintahan, dikarenakn berbagai faktor, di antaranya:

a.       Munculnya kekuatan baru eropa, yaitu Jerman yang berusaha merebut wilayah Irian Timur, ditambah lagi lalu kapal-kapal Perancis yang melakukan pematauan. Ini membuat keresaha yang dirasakan oleh seluruh wilayah koloni.

b.      Adanya rasa tidak senang bersama dalam berbagai aspek, seperti halnya penetapan pajak yang berbeda bagi setiap koloni yang menyulitka para pedagang yang mulai memperluas sayap perdagangan ke wilayah luar, lalu terjadinya gold rush, ditambah lagi keinginan seluruh penduduk Australia yang hanya menginginkan penduduk berkulit putih di Australia, namun masuknya imigran-imigran Cina yang mengusik ketentraman perdagangan mereka terutama di wilayah New South Wales dan Victoria, yang menyebabkan dilarangnya orang Cina memasuki kawasan ini, namun begitu aturan ini tidak berlaku bagi Australia Barat yang tetap mengizinkan para imigran Cina untuk tetap masuk, sehingga orang-orang Cina tetap bisa masuk ke New South Wales dan Victoria melalui Australia Barat.

c.       Munculnya dorongan untuk bersatu dari kaum union trade atau organisasi pekerja, hal ini dilandasi juga oleh kepentingan bersama.

d.      Berkembangnya berbagai alat komunikasi yang dibangun di kawasan yang saling berhubungan, menyebabkan makin munculnya rasa ingin bersatu dari kalangan penduduk.

2.      Terciptanya Federasi

Dalam perkembangan selanjutnya, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa        faktor pendorong tersebut makin terasa dalam kalangan masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh Suboro (1989:126):

Hendry Pakes, adalah negarawan terkenal dari New South Wales dalam tahun 1870-ang dan 1880-an, dalam inter colonial conference  yang diselenggarakan pada tahun1880, menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh semua koloni dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk memikirkan seluruh penyatuan koloni. Ide Parkes ini ternyata menimbulkan pengaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zealand, dan Fiji membentuk Federal Council Australia. Tiap koloni, demikian juga New Zealand dan Fiji, berhak mengirimkan dua orang wakil.

            Ide inilah yang mendasari terbentuknya Commonwealth of Australian, pada awalnya parkes menolak undang-undang yang ditawarkan oleh Inggris. Tidak hanya itu, permasalahan-permasalahan lain juga timbul, karena permainan elit politik yang ingin mendapatkan dukungan.

            Dalam konferensi Korowa tahun1895, munculnya sebuah gagasan baru untuk menwujudkan Commonwealth of Australian, yang diprakarsai oleh Quick. Dan selanjutnya pada tahun 1898 diadakan jajak pendapat dari rakyat atau referndum, mengahasilkan suara mayoritas setuju.

            Langkah selanjutnya adalah melakukan referendum yang kedua, yang juga menghasilkan suara mayoritas setuju. Dengan begitu maka berakhirlah masa pemerintahan koloni yang berdiri sendiri di setiap kawasan Australia.

            Dan di awalinya sistem pemerintahan yang baru, semua bernaung di bawah Commonwealth of Australian.

3.      Partai Politik

Partai politik di Australia hanya berjumlah tiga partai yang terdiri dari Partai Buruh (Australian Labor Party), Partai Liberal (Liberal Party), dan Partai Country (Country Party). Partai Liberal dan Partai Country dalam perkembangannya sering bergabung atau berkoalisi untuk menghadapi Partai Buruh.

Partai Buruh terbentuk pada 1891, patai ini memandang dirinya sebagai wadah penampung aspirasi pekerja yang ada di Autralia. Partai Liberal dibentuk pada 1910, partai ini mendukung seluruh asas-asas yang mengandung unsur liberal, sehingga partai ini banyak mendapat dukungan dari pengusaha secara umumnya. Dan Partai Country terbentuk pada 1919, untuk mewakili para petani yang belum merasa terwakili dalam parlemen, partai ini dibentuk oleh golongan petani.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

            Dengan telah membahas beberapa aspek dalam bidang pemerintahan Australia, maka dapat kita katakan bahwa pemerintahan yang di jalankan oleh Australia tidak jauh berbeda dengan apa yang dijalankan oleh negeri induknya yaitu Inggris, yang menggunakan Sistem Parlementer.

            Lalu pemerintahan yang dijalankan oleh Australia juga mendapat pengaruh dari pemerintahan Amerika. Dalam perkembangannya hingga hari ini, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Australia menjadi salah satu pemerintahan yang bisa dijadikan contoh oleh negara-negara yang sistem negaranya masih lemah, slah satunya adalah Indonesia.

            Australia merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah koloni yang dimiliki oleh Inggris, maka tidak mengherankan sistem pemerintahan yang dijalankan juga sangat sama dengan yang ada di Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Siboro, J. (1989). Sejarah Australia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebuda- yaan.

Prasetyo Dhoni. (2012). “Sejarah Australia dan Oceania”. Makalah pada     Universitas Ne geri Semarang.